Info Bappebti blokir perdagangan berjangka ilegal

Info Bappebti blokir perdagangan berjangka ilegal

Blog Article

setelah panenan). Namun demikian apabila penyerahan atas komoditi yang suplainya tidak mencukupi ataupun belum ada saat ini, misalnya

Langkah ini dilakukan sebagai upaya pembinaan terhadap entitas ilegal untuk patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PBK, serta dalam rangka membentuk iklim persaingan usaha di bidang PBK yang sehat.

pemain, tetapi mereka belum terbiasa dengan mekanisme transaksi lewar bursa. Selam ini transaksi diamanatkan melalui perusahaan yang beroperasi sebagai Commis-sion household tersebut.28 Kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) sebenarnya cukup unik, karena ada tahapan yang harus dimengerti oleh seorang calon investor. Untuk terjun didalam kegiatan PBK, ia dituntut untuk mengerti tentang margin dan pengelolaannya, bagaimana pembukaan rekening, dan lain sebagainya. Tapi, yang terpenting, bila tertarik berinvestasi didalam PBK, maka ia perlu memilih Perusahaan Pialang dan mengetahui jenis-jenisnya. Sebagai perbandingan kita mengambil contoh Bursa-bursa di AS. Ada tiga kriteria umum yang mengkatagorikan baik tidaknya sebuah perusahaan pialang, yaitu Legalitas, semua perizinan atas keterlibatannya didalam kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi lengkap, domisili dan alamat perushaannya jelas, dalam artian di bursa berjangka mana sajakah mereka melakukan kegiatannya selama itu.

Melalui adanya kontrak berjangka, petani tersebut akan mampu menjual kedelai ketika masih tertanam. Hal itu membuat harga jualnya telah lebih ditentukan sampai masa panen tiba nantinya.

aset acuan dari instrumen keuangan pada suatu tanggal dimasa akan datang, dengan harga tertentu. Tanggal dimasa akan datang tersebut disebut dengan istilah tanggal penyerahan atau dikenal juga dengan istilah delivery date atau tanggal penyelesaian akhir (ultimate settlement date).

"Kami yakin kunci berkembangnya perdagangan berjangka komoditi adalah pemahaman yang baik di masyarakat termasuk pemahaman tentang risiko investasi," ujar dia.

“Entitas ilegal yang akan melakukan kegiatan usaha di Indonesia, wajib mengajukan perizinan kepada Bappebti sebelum melakukan kegiatan usaha di Indonesia.

"Industri ini memiliki manfaat besar bagi masyarakat maupun kalangan usaha. Bagi masyarakat, industri ini bisa menjadi alternatif investasi, dan bagi kalangan usaha dalam memanfaatkan perdagangan Bappebti blokir perdagangan komoditi ilegal berjangka komoditi untuk sarana hedging atau lindung nilai komoditas," ujar Nursalam.

“Selalu pastikan legalitas perusahaan dan tidak mudah tergiur terhadap penawaran yang memberikan iming-iming keuntungan di luar kewajaran dalam waktu singkat.

Dia menjelaskan, seluruh pihak yang melakukan kegiatan perdagangan berjangka di wilayah Indonesia wajib memiliki perizinan dari Bappebti dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan itu juga berlaku bagi perusahaan yang sudah teregulasi oleh regulator luar negeri.

Bappebti juga mengimbau masyarakat untuk lebih jeli dalam memilih investasi di bidang PBK untuk selalu memastikan legalitas pialang berjangka yang menawarkan investasi. Trader juga diharapkan tidak mudah tergiur dengan iming-iming keuntungan pasti di luar batas kewajaran dalam waktu singkat.

Untuk bebas dari kewajiban pada tanggal penyelesaian akhir maka pemegang posisi pada kontrak berjangka harus melakukan perhitungan atas posisinya baik dengan melakukan penjualan posisi "long" ataupun melakukan pembelian kembali posisi "brief" yang secara efektif akan menutup posisi kontrak berjangka serta kewajibannyanya berdasarkan kontrak tersebut. Kontrak berjangka, atau disingkat "berjangka" atau futures, adalah merupakan suatu instrumen

Diberikan kepada Kompasianer aktif dan konsisten dalam membuat konten dan berinteraksi secara positif. Pelajari selanjutnya.

Selain itu, ia menjelaskan Bappebti secara rutin dan berkelanjutan terus melakukan upaya preventif dan represif agar masyarakat merasa aman serta terhindar dari modus-modus penipuan dan potensi kerugian dari kegiatan PBK ilegal.